Kebakaran hutan dan lahan Indonesia 2026 mencapai tingkat ekstrem karena digabung dengan fenomena El Niño yang kuat, menghanguskan 107.465 hektare hingga Juni (naik 110% dari periode yang sama di 2023) dan diperbarui menjadi 202 ribu hektare oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada 18 Agustus, melanda parah di Riau, Sumatera Selatan, dan berbagai wilayah Kalimantan. Penyebab utamanya adalah pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit dan tambang yang membuat lahan sangat kering, serta kanalisasi gambut yang menyimpan bara api di bawah tanah sehingga memicu kebakaran berulang dan sulit dipadamkan. Data Walhi menyebut 74% titik panas di Kalimantan berada di konsesi perusahaan, yang memicu pernyataan awal Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat pada 22 Agustus bahwa 85 ribu hektare kawasan konsesi terbakar serta 335 perusahaan terindikasi memiliki titik api di wilayahnya. Namun, pernyataan itu berubah kontroversial setelah ia bertemu 400 pemilik lahan, karena ia justru mengklaim kebakaran terjadi di wilayah open access milik masyarakat, bukan di konsesi yang dianggap taat aturan. National Geographic mengungkap bahwa belitan kepentingan bisnis dan politik membuat kebakaran lahan terus berulang dan sulit diatasi secara tuntas, meskipun praktik membakar lahan sering dianggap paling efisien namun justru menimbulkan kerugian ekonomi dan lingkungan terbesar.