Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim) adalah lembaga vital di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang bertugas merumuskan kebijakan teknis keimigrasian, dan sejak 2024 berada dalam Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto, dengan Plt. Dirjen Yuldi Yusman sebagai pimpinannya. Sejarahnya berakar pada era kolonial Hindia Belanda, ketika pada 1913 dibentuk kantor Sekretaris Komisi Imigrasi yang kemudian bertransformasi menjadi dinas imigrasi pada 1921. Pada masa itu, pemerintah kolonial menerapkan kebijakan "politik pintu terbuka" (opendeur politiek) untuk menarik investor asing, diatur melalui produk hukum seperti Toelatings Besluit (1916) dan Paspor Regelings (1918). Setelah pendudukan Jepang yang tidak banyak mengubah regulasi, momentum besar terjadi pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, dengan empat peristiwa penting termasuk repatriasi tawanan perang (APWI) dan serdadu Jepang yang ditangani Panitia Oeroesan Pengangkoetan Djepang (POPDA). Evolusi ini menunjukkan bagaimana Ditjenim terus beradaptasi dari masa penjajahan hingga era modern, menjadi garda terdepan dalam mengatur lalu lintas orang dan kewarganegaraan di Indonesia.