Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program makan siang gratis yang diluncurkan pemerintah Indonesia pada 6 Januari 2025 di bawah Presiden Prabowo Subianto, menargetkan murid PAUD hingga SMA/SMK, ibu hamil/menyusui, dan balita dengan anggaran Rp171 triliun untuk 82,9 juta penerima manfaat. Program yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) melalui pihak ketiga bernama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ini menuai kontroversi besar, terutama karena maraknya kasus keracunan massal—lebih dari 50.000 kasus tercatat hingga September 2026, dengan insiden terbesar menimpa 1.333 pelajar di Bandung Barat—sehingga memunculkan julukan "makan beracun gratis" dan "makan belatung gratis". Selain keamanan pangan, MBG juga dikritik karena kandungan gizi (termasuk makanan ultra-proses oleh CISDI), tata kelola yang buruk, sampah makanan, dan konflik kepentingan; kajian ICW pada November 2025 bahkan menemukan 89 dari 102 yayasan pengelola SPPG terafiliasi partai politik atau kerabat pejabat. Masalah korupsi juga mencuat, dengan KPK merilis kajian pada Mei 2026 yang menyoroti celah tindak pidana korupsi, dan pada 3 Juni 2026 Kejaksaan Agung menangkap jajaran pimpinan BGN atas dugaan korupsi. Meski demikian, program ini terus berjalan dan diperluas—pada Maret 2025 sudah menjangkau 2 juta penerima di 38 provinsi melalui 722 SPPG, dengan target 32.000 SPPG hingga akhir 2025, sementara Luhut Pandjaitan meminta audit setiap tiga bulan untuk memastikan tepat sasaran.