Perampasan harta benda Armenia oleh pemerintah Utsmaniyah dan Turki adalah pengambilalihan aset, properti, dan tanah milik rakyat Armenia yang berlangsung sejak pembantaian Hamidian (1890-an) hingga 1974, memuncak pada genosida Armenia. Setelah deportasi massal ke Gurun Suriah, pemerintah Turki menyatakan barang-barang yang "ditinggalkan" sebagai milik negara dan membentuk komisi khusus seperti Emvâl-i Metrûke İdare Komisyonları (Komisi Properti yang Ditinggalkan) serta Tasfiye Komisyonu (Komisi Likuidasi) untuk menjual lelang atau membagikan aset tersebut kepada penduduk Muslim, termasuk pengungsi muhajir. Undang-Undang Tehcir yang disahkan pada 29 Mei 1915 melarang orang Armenia menjual properti mereka dan mewajibkan mereka menyerahkan daftar lengkap harta benda kepada otoritas lokal, dengan janji kelak akan dikembalikan—padahal faktanya mereka tidak akan pernah kembali. Para sejarawan menilai bahwa perampasan massal ini menjadi fondasi ekonomi Republik Turki dan berperan besar dalam melahirkan borjuasi serta kelas menengah Turki yang baru.