Pada 17 Oktober 2016, Presiden Joko Widodo meresmikan kebijakan BBM satu harga yang menyeragamkan harga jual resmi premium menjadi Rp 6.450 per liter dan solar Rp 5.150 per liter di daerah-daerah terpencil Indonesia. Melalui penugasan senilai Rp 800 miliar, Pertamina bertugas membangun SPBU dan menyalurkan BBM secara rutin melalui jalur darat, laut, hingga udara, termasuk menggunakan dua pesawat AT-802 berkapasitas 8 ton di Papua. Kebijakan ini menuai pujian karena dianggap mewujudkan keadilan sosial dan berhasil menurunkan harga barang di Indonesia timur, terutama saat dipadukan dengan program tol laut. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga dikritik karena biaya besar yang ditanggung Pertamina berpotensi menaikkan harga BBM secara keseluruhan, serta adanya skeptisisme bahwa penurunan harga hanya terjadi saat presiden berkunjung. Pada peluncurannya, program ini menjangkau 21 daerah di berbagai provinsi, mulai dari Papua, Kalimantan, Sumatera, hingga Nusa Tenggara dan Maluku.