Pada Agustus 2026, Indonesia diguncang serangkaian unjuk rasa yang lebih beragam isunya dibanding bulan-bulan sebelumnya, tersebar di Jakarta, Bali, Kuningan, dan Papua. Aksi di Jakarta menuntut pemenuhan aspirasi yang diabaikan sejak Juni, sedangkan di Bali dan Kuningan memprotes label "Londo Ireng" dari Presiden Prabowo kepada jurnalis, dan di Papua muncul tuntutan referendum atas krisis keamanan dan kemanusiaan. Latar belakangnya adalah kebuntuan respons pemerintah terhadap tuntutan publik, terutama program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap boros setelah audit BPKP menemukan pemborosan Rp10,5 triliun, serta meluasnya kasus keracunan makanan di Semarang, Jayapura, dan Karo. Kepercayaan pasar juga terguncang oleh pengunduran diri misterius Gubernur Bank Indonesia, Perry, yang diduga karena desakan politik, sehingga memicu keraguan terhadap arah ekonomi nasional. Puncak kekecewaan terjadi saat Mahkamah Konstitusi pada 30 Juli 2026 memutuskan bahwa MBG wajib dipisahkan dari anggaran pendidikan, yang dinilai membuktikan pernyataan pemerintah selama ini keliru dan inkonstitusional. Minimnya kekuatan oposisi yang kritis akhirnya mendorong para aktivis membentuk gerakan "Kabinet Bayangan" sebagai wadah baru untuk mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintahan.