Unjuk rasa dan kerusuhan besar terjadi di Indonesia pada 25 Agustus hingga 9 September 2025, dipicu oleh kemarahan publik atas usulan tunjangan perumahan baru bagi anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan—sepuluh kali lipat UMR DKI Jakarta—serta kenaikan pajak bumi dan bangunan, PHK massal, dan biaya hidup yang melonjak. Aksi ini berubah menjadi bentrokan setelah Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek daring yang tidak ikut demonstrasi, tewas tertabrak dan terlindas kendaraan taktis Brimob (Barakuda) di Jakarta Pusat, memicu gelombang protes dari sesama ojek daring dan mahasiswa. Kontroversi semakin memanas setelah laporan BBC dan Fitra mengungkap pendapatan resmi anggota DPR bisa mencapai Rp100 juta hingga Rp230 juta per bulan, sementara pernyataan tidak peka dari politisi seperti Nafa Urbach, Ahmad Sahroni, dan Eko Patrio justru menambah amarah publik. Mantan Menkumham Mahfud MD membantah klaim gaji tersebut, menegaskan total pendapatan anggota DPR bisa mencapai miliaran rupiah per bulan, memperkeruh suasana. Akibatnya, tuntutan pembubaran parlemen dan perbaikan ekonomi semakin menguat di berbagai daerah, menjadikan peristiwa ini sebagai salah satu krisis sosial-politik terbesar di Indonesia pada tahun tersebut.