Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana adalah usulan peraturan di Indonesia yang bertujuan memberikan landasan hukum lebih kuat untuk menyita aset hasil kejahatan, terutama korupsi dan pencucian uang, guna memulihkan kerugian negara. Keunggulan utama RUU ini terletak pada terobosannya yang memungkinkan perampasan aset tanpa perlu menunggu putusan pengadilan pidana (non-conviction based asset forfeiture), berbeda dengan mekanisme lama yang hanya bisa menyita harta setelah vonis berkekuatan hukum tetap. Gagasan ini pertama kali diinisiasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada tahun 2008, dan drafnya mulai diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibahas pada tahun 2010. Namun, proses pembahasan di DPR berjalan lambat karena adanya perbedaan pandangan mengenai prinsip perampasan tanpa pemidanaan serta kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan kewenangan. Meski demikian, dorongan kuat dari penegak hukum, akademisi, dan organisasi antikorupsi terus menjaga isu ini tetap masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas), karena dianggap krusial untuk mempermudah pelacakan dan pembekuan aset haram secara efektif.